ORIENTASI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI SKALA KECIL DAN MENENGAH (Part 2)

Permasalahan yang Dihadapi

Masalah umum yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri adalah potensi agroindustri yang sangat besar belum sepenuhnya mampu diwujudkan secara berdaya-guna dan berhasil-guna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya permodalan, hambatan teknologi dan rendahnya efektivitas kelembagaan yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi strategis di atas. Permasalahan tersebut muncul karena adanya beberapa titik lemah dalam kebijakan dan implementasi program pengembangan agroindustri di Indonesia, terutama adalah sebagai berikut :

A. Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing

   Pada fase awal krisis multidimensi pada tahun 1998, maka kegiatan agroindustri, tetap tegar menghadapi krisis. Akan tetapi situasi ini memunculkan masalah baru yaitu rendahnya produktivitas usaha dan disparitas pendapatan antar sektor, sehingga daya saing produk agroindustri kita khususnya di pasar internasional menurun. Produktivitas sangat terkait dengan aspek penerapan teknologi pengolahan, pengolahan hasil pertanian sebagian besar masih menggunakan teknologi serta peralatan pengolahan yang sampai saat ini sederhana dan masih belum memadai. Pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen dan juga sebagai salah satu pelaku pasar masih kurang.

       Rendahnya penggunaan teknologi ini diakibatkan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia pelaku agroindustri masih rendah dan kurang tersedianya teknologi dan peralatan pengolahan secara merata. Lemahnya pembinaan dan penerapan jaminan mutu mempunyai andil terhadap rendahnya mutu produk yang dihasilkan agroindustri. Rendahnya kesadaran akan produk yang bermutu dan aman, sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan mutu hasil pertanian. Belum mampunya produk-produk agroindustri kita merespon perubahan tuntutan konsumen yang cenderung menyukai produk dengan kualitas tinggi, kontinyuitas pasokan, ketepatan waktu penyampaian, serta harga yang kompetitif.

       Teknologi pengolahan yang telah ada ternyata tidak dimanfaatkan disebabkan (a) tidak tersedianya alat mesin yang produktif dan terjangkau, (b) kalaupun tersedia manajemen pengelolaannya masih sangat lemah (c) alat mesin panen dan pascapanen masih sangat mahal (d) adanya masalah sosiologis menyangkut penggunaan teknologi dan tenaga kerja manusia.

B. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan pelaku agroindustri untuk menghimpun sumberdaya dalam rangka meningkatkan posisi tawarnya.

    Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu ciri agroindustri di Indonesia adalah sebagian besar beroperasi dalam skala yang relatif kecil. Hal ini berarti bahwa agroindustri bersifatmenyebar, masif, dengan sumberdaya yang tersebar dan terpisah-pisah. Hal semacam ini menimbulkan masalah tersendiri dalam organisasi dan tatalaksana yang mampu mengorganisir sumberdaya sehingga terhimpun menjadi kekuatan penyalur aspirasi yang dapat disinergikan secara efektif. Dewasa ini terdapat sekitar 34,42 juta unit usaha yang terdiri dari 2.000 unit usaha besar (konglomerasi), 37.000 unit usaha menengah dan selebihnya adalah unit usaha kecil. Usaha kecil tersebut, sebagian besar bergerak di bidang pertanian yakni 21,2 juta unit usaha atau 64% dari seluruh usaha kecil, bidang perdagangan 6,8 juta atau 17% dan bidang industri manufaktur 2,5 juta unit usaha atau 7,5% 6. Dari 33.381.000 unit usaha kecil hanya menguasai 33,9% PDB, sedang dari 2.000 usaha besar ternyata telah menguasai 61,1% PDB, dan sisanya sekitar 5% PDB dikuasai 37.000 unit usaha menengah.7 Angka-angka di atas memperlihatkan adanya kesenjangan dalam produktivitas dan efisiensi antara industri-industri skala kecil, dan menengah di satu pihak dan industri-industri besar di lain pihak.  Dari data agregat di atas, tampak hal yang ironis yaitu tidak terwakilinya aspirasi pelaku usaha,agroindustri melalui institusi formal yang aspiratif.

       Walaupun jumlahnya besar,namun posisi tawarnya secara politik tidak mampu terhimpun untuk menjadi kekuatan ,aspirasi kepentingan secara efektif. Hal ini penting karena dalam wacana pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional, maka lobi-lobi politik diperlukan terutama untuk mempengaruhi opini publik, menjadi kelompok penekan dan sebagai institusi penyalur aspirasi dari konstituennya.